desentralisasi teritorial adalah. Konsep Desentralisasi Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. desentralisasi teritorial adalah

Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya B. Ekspansi Regional. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5,pada tahun 1974. Nilai Unitaris, diwujudkan dalam pandangan bahwa kedaulatan Indonesia melekat pada rakyat, dan. lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa Yang Membedakan Nilai Unitaris Dengan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI - PPKn Kelas 10, 15. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. Salah satudefinisi desentralisasi yang menjadi rujukan dalam perspektif administrasi publik adalah dikemukakan Rondinelli dan Cheema (1983: 18) yangPrinsip desentralisasi (teritorial), yaitu yang membentuk daerah-daerah otonom yang kepadanya diserahkan urusan-urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom yang lebih unggul tingkatannya, dalam bentuk penyerahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dari politik desentralisasi adalah divison of power. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. 2. Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier (Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal, Jawa Tengah, di. yang berarti lepas, dan . 1. Desentralisasi teritorial adalahDesentralisasi teritorial adalah adalah desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (openbaar lichaam) seperti persekutuan yang. Jawaban: C. Desentralisasi adalah transfer kekuasaan dari federal ke tingkat regional atau menyediakan fungsi-fungsi manajemen ke pihak lain yang berwenang. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. tirto. Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Pada dasarnya, desentralisasi merupakan salah satu dari empat karakteristik demokrasi partisipatoris, selain dari akuntabilitas, edukasi, dan obligasi, yang tujuannya adalah bagaimana menerapkan. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah memberi kepada suatu kelompok yang terpisah secara fungsional. Desentralisasi fungsional maknanya hampir sama dengan Dan yang dimaksud dengan nilai dasar desentralisasi teritorial adalah penjabaran dan makna bahwa pemerintahan wajib melaksanakan sistem pemerintahan dan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dalam ketatanegaraan. 2 minutes. Perhatikan pernyataan ini 1) Unitaris 2) Desentralisasi teritorial 3) Administratif 4) Politik 5) Dinamis 6) Nyata 7) Kabupaten/kota 8) Bertanggung jawab. Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan ketika berbicara desentralisasi asimetris dalam konteks apapun tidak boleh melupakan desain konstitusionalnya terlebih dahulu. Sejalan dengan homogenisasi pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada rezim Orde Baru sejak tahun 1974, dewasac. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. d. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri C. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. juga akan diajak untuk mendalami tujuan-tujuan desentralisasi dan secara khusus tujuan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Pasal 25A tentang Wilayah Negara. Darisudut pandang demokrasi, pembentukan daerah otonom adalah pengakuan terhadap realitas suatu komunitas sebagai entitas politik. keadilan. sebetulnya adalah sumber rujukan mengapa muncul konsep otonomi daerah. Pembagian kedalam 4 (empat) jenis inilah yang merupakan pemahaman umum desentralisasi. Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. c. Selo Sumardjan, system Desentralisasi adalah system pemerintah yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesia2011—sekarang. e. Ahli lain adalah, Amrah Muslimin (1978: 15) yang juga membedakan desentralisasi menjadi tiga bagian, yakni: 1) Desentralisasi politik; 2) Desentralisasi fungsional; dan 3) Desentralisasi kebudayaan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. gunung d. Hal ini dapat menciptakan stabilitas pemerintahan pada umumnya (M akhfudz,. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (outonomie). Desentralisasi ini mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan. b. 4. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri C. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Menurut UU No. Alasan mengapa terjadinya desentralisasi tentu saja berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dicoba ditelusuri, dari mana sebetulnya. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan. Dimensi Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah UUD 1945 telah memberikan dasar-dasar pola hubungan antara Pusat dan Daerah, meliputi desentralisasi teritorial, dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan memberikan otonomi seluas-luasnya. (Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Fungsional di Kabupaten dan Kota. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus. Desentralisasi teritorial adalah a. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun 2001 Negera Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. Batas pengaturan tersebut adalah daerah. A. Namun penyerahan kebijakan tersebut tidak mencakup keamanan, hukum, hingga kebijakan yang masih terpusat. “Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam sistem keseluruhan pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan Decentralisatiewet S 1903/329 oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1903. Zone. Pengertian secara umum, desentralisasi adalah setiap bentuk dan tindakan memancarkan kekuasaan serta wewenang dari suatu organisasi, jabatan, serta . 1 pt. 21 Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat administratif. Kranen Burg : Negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum danadat lokal, unit teritorial terkecil disebut kuta. Abdillah Abdillah. R. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep Desentralisasi Secarakonseptual , pengertian desentralisasi initelah banyak didefinisikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang, terutama perspektif politik dan administrasi publik. Dari pernyataan tersebut manakah yang merupakan prinsip otonomi daerah. digunakan pula asas desentralisasi (teritorial), yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga menghadirkan otonomi daerah. mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah. 1) adalah “desentralisasi adalah transfer wewenang, tanggung jawab dan sumber daya melalui dekonsentrasi, pendelegasian, atau devolusi dari pemerintah pusat kepada tingkat administrasi yang lebih rendah”. 25. Geografi. Yogyakarta: Pustaka Kendi • UU 32/ 2004 Pemda. 6 bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi (decentralization by deconcentration), desentralisasi melalui pendelegasian (decentralization by delegation), dan desentralisasi melalui devolusi (decentralization by devolution). ekonomi dekonsentrasi. Tujuan Desentralisasi itu sendiri menurutPengertian Desentralisasi adalah. semenjak kebijakan desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, banyak problem yang belum terselesaikan. Masa pemerintahan orde lama Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. d. Sedangkan desentralisasi fungsional. Definisi/arti kata 'teritorial' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /téritorial/ a mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara: perairan. Desentralisasi teritorial adalah. keseluruhan. Desentralisasi fungsional maknanya hampir sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukung yang menggunakan pendekatan kosnep (conceptual approac). Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 keinginan dan pancasila. 2. administratif. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. D. Desentralisasi II. Jawaban yang benar adalah: Dua nilai dasar yang dikembangkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di indonesia, yaitu: 1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut. Desentralisasi politik memiliki kemiripan dengan desentralisasi teritorial. Desentralisasi berbhinneka tunggal ika merupakan penerapan yang tepat dengan konsep desentralisasi asimetris yang kian marak di berbagai wacana ilmiah di Indonesia. b. Ruiter mengungkapkan bahwa menurut pendapat umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut: “Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian memberi kemungkinan suatu. teritorial : mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara: Kamus Definisi; Bahasa Indonesia (KBBI) ? teritorial : te. Ada 3 aspek yang saling berkaitan tentang tujuan pendemokrasian ini. dalam desentralisasi teritorial adalah dinas yang otonom dan kepala daerah yang dipilih secara politik, maka dalamdesentralisasi fungsional lembaga yang melaksanakan fungsi kawasan khusus adalah lembaga otonom yang pengisian jabatannya dapat dilakukan sendiri oleh lembaga otonom tersebut, atau dengan persetujuan oleh pemerintah pusat,masyarakat hukum adat adalah “masyarakat hukum” dan “adat”, bukan “masyarakat” dan “hukum adat”. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum " yang berarti pusat. David Osborne dan Ted Gabler memaparkan kelebihan dari asas desentralisasi, yaitu: Desentralisasi jauh lebih fleksibel daripada pemusatan kekuasaan. Desentralisasi politik memiliki kemiripan dengan desentralisasi teritorial. desentralisasi teritorial dan fungsional bersamaan. Istilah otonomi daerah memang sudah sangat sering didengar. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi. Era Kolonial. bersumber dari apakah nilai dasar desentralisasi teritorialyakni desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. centrum. Asumsi dasarnya adalah sistem yang secara administratif terdesentralisasi menempatkan proporsi otonomi administrasi yang lebih luas di tingkat daerah dibandingkan di tingkat pusat (Schneider, 2003: 11). Adalah kolonialisme Hindia Belanda pertama kali yang membawa konsep desentralisasi-sentralisasi di Indonesia. This concept research is important in order to understand the concet of decentralisation as a whole. Dalam konteks ini, pasal dalam konstitusi menjadi sumber. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Sentralisasi : Pengertian, Tujuan, Ciri, Contoh,. •Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian. com - Istilah globalisasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. 14 5. Semakin hari semakin banyak bidang keilmuan lain yang dirasa perlu untukdesentralisasi adalah untuk pendemokrasian. A. DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI TERSIER . D. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Sind adalah provinsi perbatasan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dari penaklukannya di c. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi. Kebijakan desentralisasi ini diperkuat dalam Pasal 18A UUD 1945 Ayat 1 berbunyi 'Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Negara kesatuan. Karena Danar Rahmanto adalah bupati sebelumnya dan baru menjadi bupati dalam satu periode atau disebut dengan petahana (incumbent). Ruiter mengungkapkan bahwa menurut pendapat umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut: “Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan 15 demikian memberi. penyerahan kekuasaan untuk. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut. Kelebihan Desentralisasi. Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD NRI 1945 tersebut hanya mengatur desentralisasi teritorial, yang dimaknai dalam arti yang sempit, dengan pengertian desentralisasi territorial tidak lain adalah desentralisasi politik 106. Darisudut pandang demokrasi, pembentukan daerah otonom adalah pengakuan. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaanDekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat perlengkapan atau organnya sendiri di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi teritorial adalah desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (openbaar lichaam) seperti persekutuan yang. Nilai Unitaris. Adapun nilai dasar otonomi daerah dan desentralisasi tersebut, meliputi nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pengertian desentralisasi adalah penyerahan29. 5 Tahun 1974, Penyerahan. 8 Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu decentrum yang berarti terlepas dari pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan-urusan. Desentralisasi Teritorial adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dari daerah masing-masing b. dari 5. Berdasarkan dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. 10, NO. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial. desentralisasi; j. Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan. berikut 4 asas pemerintahan daerah : 1. Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan (Rahat &. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. 2. Lembaga otonom tersebut terdiri dari organ politik dan birokrasi (lokal) yang terlepas dari lembaga dari desentralisasi teritorial karena wewenang yang diembannya adalah penyerahan dari Pemerintah pula. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah • Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang. Functional decentralisation practices in developing countries are mixed with the so-called privatisation which is a part of economic desentalisation and/or delegatuon of administrative decentralisation. B. Ketentuan ini menjadi landasan bagi desentralisasi teritorial atau kewilayahan 105. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Desentralisasi administratif sendiri dibagi lagi menjadi dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. Diantaranya adalah Winkler (2005) yang mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan mendorong kepemilikan lokal merupakan motivasi. com - Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah republik konstitusional federal dan demokrasi perwakilan. Tugas pembantuan dipandang sebagai sesuatu di luar desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang melekat pada. Dan perlahan pembangunannya juga dapat dirasakan. Presiden Sukarno mengeluarkan UU No. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.